nusakini.com--Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Endang Sukarsih kesal dengan koordinasi penyelenggara Indonesian Asian Games Organizing Comittee atau INASGOC yang dianggap tidak jelas.

Hal ini disampaikan Sri Endang Sukarsi yang mewakili Pemeritah Provinsi Sulsel saat rapat dalam rangka pemantapan persiapan pelaksanaan Torch Relay Asian Games XVIII, Tahun 2018 di Sulawesi Selatan khususnya destinasi Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba, Selasa (3/7)

"INASGOC  telah ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai EO. Tetapi selama persiapan pelaksanaan jarang melakukan koordinasi. Kami sulit menyampaikan laporan kepada pak Gubernur," keluh Sri Endang saat rapat.

Kadispora Sulsel ini mengeluhkan garis koordinasi pihak INASGOC hanya melalui WhatsApp. Mereka pun tak memiliki Surat Keputusan (SK) penugasan atau mandat untuk berkoordinasi dengan pemda. Sehingga pihak Dispora Sulsel sulit mengambil kebijakan dan membuat laporan ke Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono.

Begitu pun dengan agenda kegiatan yang belum jelas dan rencana acara yang selalu berubah, menurutnya hal ini yang telah menyebabkan sejumlah organisasi perangkat daerah sulit menyusun alokasi anggaran persiapan dan pelaksanaan Torch Relay Asian Games XVIII di Sulsel.

"Kita ini tidak bisa langsung bergerak kalau cuma di perintah lewat WA, Kita punya pimpinan disini, kita punya gubernur, jadi kita harus melapor," jelasnya.

Hal sama juga dikeluhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel lainnya. Seperti yang dikeluhkan Kepala Bidang Kesenian Ekonomi Kreatif, Disbudpar Sulsel, Teken yang mengaku kesulitan menyusun anggaran persiapan Torch Relay terkait tidak adanya kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh pihak penyelenggara dalam hal ini INASGOC..

"Kita tidak bisa menyusun anggaran untuk persiapan Torch Relay. Juknis dan juklak dari pusat belum jelas. Belum lagi pihak penyelenggara yang ada di Sulsel hanya menerima masukan. Tidak bisa berbuat banyak," ungkap dia.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel pun juga mengajukan protes karena pihak penyelenggara belum memberikan arahan bentuk pengawalan atau konvoi kirab obor Asian Games nanti.

"Kami ingin memperjelas apa yang harus disiapkan Dinas Kesehatan Provinsi, karena kami harus berkoordinasi dengan Rumah Sakit atau puskesmas di daerah. Kemudian apakah anggaran untuk penyiapan tenaga medis dan obat-obatan, dibebankan sepenuhnya ke daerah atau ada anggaran yang disiapkan juga dari penyelanggara," keluhnya.

Bukan hanya OPD di lingkup pemerintah daerah yang mempertanyakan kesiapan pihak penyelenggara. Sejumlah perwakilan Lantamal IV Makassar, Kodam dan Kepolisian juga menanyakan biaya operasional pengamanan yang hingga saat ini belum jelas petunjuknya dari pihak penyelenggara. 

Perwakilan INASGOC untuk Sulawesi Selatan, Iradat AS saat ditemui jurnalis usai rapat itu menyampaikan pihaknya  hanya memiliki tugas utama untuk mengawasi kinerja persiapan provinsi selama persiapan Torch Relay Api Obor Asian Games XVIII yang akan melalui Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba.

"Kami lebih bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kendala pemerintah daerah di Sulsel khususnya persiapan di Makassar dan Bulukumba," katanya.

Terkait masalah SK Penugasan yang dipermasalahkan, Iradat hanya menyebutkan kendala pihak INASGOC dan Pemerintah Daerah karena tidak adanya landasan hukum yang mendasari kerjasama mereka, yaitu SK Penugasan.

"Yang dibahas ibu tadi soal SK, jadi belum ada SK, untuk koordinasi sendiri kami dengan pemerintah disini baik-baik saja.

Diketahui Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba bagian dari 50 daerah yang akan menjadi titik lintas api Obor Asian Games ke XVIII yang akan berlangsung pada 28 Juli hingga 30 Juli 2018 mendatang.

Direncanakan api obor Asian Games yang akan melalui 50 Kabupaten/Kota sebelum sampai di tangan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2018. (rilis/rajendra)